BANJARMASIN - Kedatangan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Kalsel membawa titik terang terhadap masalah distribusi BBM. Dalam waktu dekat, dua provinsi bertetangga yakni Kalsel dan Kalteng akan menerapkan Smart Card, kartu pintar yang akan mendata kebutuhan riil BBM bersubsidi.
Kupas tuntas penerapan Smart Card dilakukan di ruang VIP Pemprov Kalsel, Senin (7/5) kemarin. Mereka yang hadir dalam pertemuan antara lain Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin, Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah, Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad Diran dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jajaran Pertamina, Pemprov Kalsel, PLN, dan Polda Kalsel juga hadir.
Dalam paparannya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menceritakan tentang kekacauan distribusi BBM sejak 2011 lalu. Saat itulah, masalah antrean kendaraan baik yang mengisi premium maupun solar di sebagian besar SPBU mulai terjadi. Puncak antrean terjadi pada awal 2012, saat itu informasi tentang rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi membuat masyarakat panik.
"Akhir April lalu sudah puncak antrean, makin lama makin panjang, akibatnya ada suasana yang tidak diinginkan," kata Rudy yang saat pemaparan duduk di sebelah kiri Dahlan Iskan.
Setelah koordinasi dengan Pertamina, Rudy lantas melakukan pembatasan pembelian BBM pada akhir April. Kendaraan roda dua dibatasi hanya boleh membeli premium Rp20 ribu, sedangkan roda empat Rp100 ribu. Cara tersebut ternyata cukup jitu untuk mengurangi antrean premium. Namun demikian, antrean solar masih saja terjadi. Rudy kemudian membatasi pembeli solar, mobil Rp150 ribu, truk Rp250 ribu.
"Kami coba analisa, kenapa sampai terjadi antrean di Kalimantan umumnya ternyata karena tidak seimbang supply and demand," cetus Rudy.
Pertumbuhan rata-rata kendaraan di empat provinsi yang ada di Pulau Kalimantan mencapai 15 persen per tahunnya. Sedangkan suplai BBM yang dialirkan ke Kalimantan pada tahun 2012 justru menurun dibandingkan 2011. Tahun lalu, Kalimantan mendapatkan jatah 4,4 juta kiloliter sedangkan tahun ini hanya 3,8 juta kiloliter. "Jadi prediksinya stok BBM Kalimantan hanya sampai Oktober saja, kalau sampai terjadi demikian saya khawatir ada ledakan sosial, maka dari itu kami harapkan ada tambahan kuota dan distribusi bisa lancar," papar Rudy.
Menanggapi curhat Gubernur, Dahlan Iskan langsung menjelaskan tentang kondisi BBM nasional terkini. Sebelum berangkat ke Banjarmasin, pagi harinya Dahlan makan pagi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada pertemuan tersebut, Dahlan menyampaikan kepada Presiden bahwa di Kalsel sedang ada masalah distribusi BBM. Namun, kebijakan Gubernur di sana, lanjut Dahlan, sudah maju sekali.
"Terus terang saja, Presiden sedang dalam kesulitan luar biasa, menaikan tidak boleh, tambah subsidi tidak boleh, dan tambah kuota tidak boleh. Trus mau apa? Yang terpikir adalah pembatasan, masalahnya memang tidak adil. Tapi Gubernur (Kalsel) berani membatasi pembelian BBM, pemerintah pusat saja belum berani," ungkap Dahlan.
Kebijakan pembatasan itu menurut Dahlan sudah baik. Tapi ada kendala yang akan dihadapi, yakni pengawasan. Pengawas kebijakan, ujar Dahlan, paling tepat adalah teknologi. Sejauh ini, pengawasan terhadap SPBU dilakukan oleh aparat kepolisian. Satu SPBU dijaga oleh dua personel, menghindari terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi.
"Pengawasan terbaik adalah teknologi, orang bisa ngantuk, tapi kalau teknologi tidak," ujar Dahlan.
Atas dasar itulah, Dahlan bersama Pertamina mencetuskan ide penerapan Smart Card. Setiap pemilik kendaraan nantinya diwajibkan memiliki kartu itu yang akan menjadi alat pendataan pengisian BBM per kendaraan.
Pertamina sendiri sudah menyatakan kesiapannya dalam satu bulan ke depan. Targetnya 1 Juni nanti Smart Card sudah bisa diterapkan di seluruh SPBU di Kalsel. Dalam perkembangannya, Kalteng juga akan menerapkan program ini.
"Kita koordinasikan dulu, mereka (Pertamina) siap dalam satu bulan, 1 Juni atau 15 Juni mungkin sudah siap. Yang jelas Smart Card ini solusi paling konkret, tiap mobil bisa diketahui berapa menggunakan BBM, bukan asumsi seperti sekarang," kata Dahlan.
Mantan CEO PLN ini mengakui ada kesulitan yang akan dihadapi sebelum program dijalankan. Kesulitan dimaksud antara lain distribusi kartu. Apakah kartu tersebut dibagikan di SPBU atau melalui tempat-tempat khusus lainnya.
Ada usulan dari Rudy Ariffin pembagian kartu melalui SPBU. "Saya minta waktu satu atau dua hari untuk konsultasikan soal distribusi, cara apa yang paling tepat. Nanti kartu akan berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan, dan identitas pemilik sesuai data Polda," pintanya.
Ditambahkan dia, penerapan Smart Card sudah dilakukan di negara-negara maju. Di Indonesia, baru kota Medan yang melakukan itu yakni pendataan konsumsi BBM oleh SPBU milik PT Aneka Kimia Raya (AKR). Petugas SPBU AKR di Medan akan memasukan data nomor polisi ke piranti keras yang ada di SPBU tersebut. Seketika, data kendaraan akan muncul disertai dengan data pengisian BBM. Bedanya, di Medan tidak menggunakan kartu.
"Nah untuk pemberlakuan Smart Card oleh Pertamina, cukup serahkan kartu kemudian dibaca oleh alat, nanti akan ketahuan, jadi kebijakan pak Gubernur akan makin mudah. Tidak perlu lagi ada pengawasan oleh polisi," imbuh Dahlan.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menyatakan siap mendukung program Smart Card. Pemprov Kalsel sendiri sudah mempersiapkan data base kendaraan yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.
Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin menyatakan dukungannya atas program tersebut. Syafruddin mengungkapkan, pengawasan distribusi BBM yang baik akan mengurangi potensi penyelewengan. "Kami konsen dan akan bantu, kita sadar betul yang dihadapi rakyat adalah masalah BBM. Info satu tahun terakhir dari intelijen ada penyelewengan, tapi jelas penyebab utama adalah supply and demand yang kurang," ungkap Kapolda.
Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran sempat ragu untuk mendukung program tersebut. Namun, setelah pertemuan, dia menyatakan Kalteng tidak ada masalah untuk mengikuti penerapan Smart Card.
GM Pertamina Fuel and Retail Marketing Region VI Kalimantan, Gigih Wahyu Irianto menjelaskan, pihaknya sudah memikirkan penanganan jika kartu pintar tersebut bermasalah. Ada beberapa kemungkinan seperti kartu yang tertinggal atau rusak. "Kalau rusak ada cadangan di SPBU, kemudian kalau listrik mati juga tetap aman karena ada backup, jadi kita sudah pikirkan soal kendala. Nah soal distribusi nanti kita koordinasikan lagi," ucap Gigih.(tas/jpnn)
Oleh:Pahit S.Narottama
SEPERTI sudah diprediksi, bahan bakar minyak (BBM) pasti naik. Sayangnya, kenaikan ini bakal menjadi bom waktu pada saat yang akan datang. Untuk generasi yang akan datang. Juga untuk siapapun yang .....
INTERPELASI hari-hari ini jadi kata populer. Promotornya adalah sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang berhimpun untuk menyoal keputusan nomor KEP-236/MBU/2012 yang dikeluarkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara .....
Oleh:Dahlan Iskan Menteri BUMN
"BELIAU itu amalnya banyak," gumam lirih Menko Perekonomian Hatta Radjasa saat jenazah Dr H Taufik Kiemas, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diturunkan ke liang lahad di Taman Makam .....
BANJARMASIN - Kedatangan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Kalsel membawa titik terang terhadap masalah distribusi BBM. Dalam waktu dekat, dua provinsi bertetangga yakni Kalsel dan Kalteng akan menerapkan Smart Card, kartu pintar yang akan mendata kebutuhan riil BBM bersubsidi.
Kupas tuntas penerapan Smart Card dilakukan di ruang VIP Pemprov Kalsel, Senin (7/5) kemarin. Mereka yang hadir dalam pertemuan antara lain Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin, Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah, Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad Diran dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jajaran Pertamina, Pemprov Kalsel, PLN, dan Polda Kalsel juga hadir.
Dalam paparannya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menceritakan tentang kekacauan distribusi BBM sejak 2011 lalu. Saat itulah, masalah antrean kendaraan baik yang mengisi premium maupun solar di sebagian besar SPBU mulai terjadi. Puncak antrean terjadi pada awal 2012, saat itu informasi tentang rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi membuat masyarakat panik.
"Akhir April lalu sudah puncak antrean, makin lama makin panjang, akibatnya ada suasana yang tidak diinginkan," kata Rudy yang saat pemaparan duduk di sebelah kiri Dahlan Iskan.
Setelah koordinasi dengan Pertamina, Rudy lantas melakukan pembatasan pembelian BBM pada akhir April. Kendaraan roda dua dibatasi hanya boleh membeli premium Rp20 ribu, sedangkan roda empat Rp100 ribu. Cara tersebut ternyata cukup jitu untuk mengurangi antrean premium. Namun demikian, antrean solar masih saja terjadi. Rudy kemudian membatasi pembeli solar, mobil Rp150 ribu, truk Rp250 ribu.
"Kami coba analisa, kenapa sampai terjadi antrean di Kalimantan umumnya ternyata karena tidak seimbang supply and demand," cetus Rudy.
Pertumbuhan rata-rata kendaraan di empat provinsi yang ada di Pulau Kalimantan mencapai 15 persen per tahunnya. Sedangkan suplai BBM yang dialirkan ke Kalimantan pada tahun 2012 justru menurun dibandingkan 2011. Tahun lalu, Kalimantan mendapatkan jatah 4,4 juta kiloliter sedangkan tahun ini hanya 3,8 juta kiloliter. "Jadi prediksinya stok BBM Kalimantan hanya sampai Oktober saja, kalau sampai terjadi demikian saya khawatir ada ledakan sosial, maka dari itu kami harapkan ada tambahan kuota dan distribusi bisa lancar," papar Rudy.
Menanggapi curhat Gubernur, Dahlan Iskan langsung menjelaskan tentang kondisi BBM nasional terkini. Sebelum berangkat ke Banjarmasin, pagi harinya Dahlan makan pagi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada pertemuan tersebut, Dahlan menyampaikan kepada Presiden bahwa di Kalsel sedang ada masalah distribusi BBM. Namun, kebijakan Gubernur di sana, lanjut Dahlan, sudah maju sekali.
"Terus terang saja, Presiden sedang dalam kesulitan luar biasa, menaikan tidak boleh, tambah subsidi tidak boleh, dan tambah kuota tidak boleh. Trus mau apa? Yang terpikir adalah pembatasan, masalahnya memang tidak adil. Tapi Gubernur (Kalsel) berani membatasi pembelian BBM, pemerintah pusat saja belum berani," ungkap Dahlan.
Kebijakan pembatasan itu menurut Dahlan sudah baik. Tapi ada kendala yang akan dihadapi, yakni pengawasan. Pengawas kebijakan, ujar Dahlan, paling tepat adalah teknologi. Sejauh ini, pengawasan terhadap SPBU dilakukan oleh aparat kepolisian. Satu SPBU dijaga oleh dua personel, menghindari terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi.
"Pengawasan terbaik adalah teknologi, orang bisa ngantuk, tapi kalau teknologi tidak," ujar Dahlan.
Atas dasar itulah, Dahlan bersama Pertamina mencetuskan ide penerapan Smart Card. Setiap pemilik kendaraan nantinya diwajibkan memiliki kartu itu yang akan menjadi alat pendataan pengisian BBM per kendaraan.
Pertamina sendiri sudah menyatakan kesiapannya dalam satu bulan ke depan. Targetnya 1 Juni nanti Smart Card sudah bisa diterapkan di seluruh SPBU di Kalsel. Dalam perkembangannya, Kalteng juga akan menerapkan program ini.
"Kita koordinasikan dulu, mereka (Pertamina) siap dalam satu bulan, 1 Juni atau 15 Juni mungkin sudah siap. Yang jelas Smart Card ini solusi paling konkret, tiap mobil bisa diketahui berapa menggunakan BBM, bukan asumsi seperti sekarang," kata Dahlan.
Mantan CEO PLN ini mengakui ada kesulitan yang akan dihadapi sebelum program dijalankan. Kesulitan dimaksud antara lain distribusi kartu. Apakah kartu tersebut dibagikan di SPBU atau melalui tempat-tempat khusus lainnya.
Ada usulan dari Rudy Ariffin pembagian kartu melalui SPBU. "Saya minta waktu satu atau dua hari untuk konsultasikan soal distribusi, cara apa yang paling tepat. Nanti kartu akan berisi nomor kendaraan, jenis kendaraan, dan identitas pemilik sesuai data Polda," pintanya.
Ditambahkan dia, penerapan Smart Card sudah dilakukan di negara-negara maju. Di Indonesia, baru kota Medan yang melakukan itu yakni pendataan konsumsi BBM oleh SPBU milik PT Aneka Kimia Raya (AKR). Petugas SPBU AKR di Medan akan memasukan data nomor polisi ke piranti keras yang ada di SPBU tersebut. Seketika, data kendaraan akan muncul disertai dengan data pengisian BBM. Bedanya, di Medan tidak menggunakan kartu.
"Nah untuk pemberlakuan Smart Card oleh Pertamina, cukup serahkan kartu kemudian dibaca oleh alat, nanti akan ketahuan, jadi kebijakan pak Gubernur akan makin mudah. Tidak perlu lagi ada pengawasan oleh polisi," imbuh Dahlan.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menyatakan siap mendukung program Smart Card. Pemprov Kalsel sendiri sudah mempersiapkan data base kendaraan yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.
Kapolda Kalsel Brigjen Pol Syafruddin menyatakan dukungannya atas program tersebut. Syafruddin mengungkapkan, pengawasan distribusi BBM yang baik akan mengurangi potensi penyelewengan. "Kami konsen dan akan bantu, kita sadar betul yang dihadapi rakyat adalah masalah BBM. Info satu tahun terakhir dari intelijen ada penyelewengan, tapi jelas penyebab utama adalah supply and demand yang kurang," ungkap Kapolda.
Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran sempat ragu untuk mendukung program tersebut. Namun, setelah pertemuan, dia menyatakan Kalteng tidak ada masalah untuk mengikuti penerapan Smart Card.
GM Pertamina Fuel and Retail Marketing Region VI Kalimantan, Gigih Wahyu Irianto menjelaskan, pihaknya sudah memikirkan penanganan jika kartu pintar tersebut bermasalah. Ada beberapa kemungkinan seperti kartu yang tertinggal atau rusak. "Kalau rusak ada cadangan di SPBU, kemudian kalau listrik mati juga tetap aman karena ada backup, jadi kita sudah pikirkan soal kendala. Nah soal distribusi nanti kita koordinasikan lagi," ucap Gigih.(tas/jpnn)
Kurir Sabu Asal Kalbar Diringkus 
